Minsel,teropongnusantara.com — Operasional dan honorarium ribuan badan adhoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa selatan (Minsel) terancam tak bisa dibayarkan tepat waktu. Kondisi memprihatinkan ini disebabkan lantaran belum adanya realisasi dana hibah pilkada tahap II dari Pemkab Minsel.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minsel Tomy Moga mengaku pihaknya sudah mengajukan permohonan pencairan hibah tahap II sejak beberapa bulan kemarin. Namun hingga kini belum direalisasikan. Padahal menurutnya berdasarkan perjanjian yang tertuang dalam NPHD realisasi hibah tahap II dicairkan di bulan April kemarin.
“Ini harusnya sudah tahap III karena sesuai dengan isi NPHD tahap II itu April, sementara tahap III itu Juli,” Ungkap Moga.
Ia mengatakan keterlambatan pencairan dana hibah justru sangat berpengaruh pada pelaksanaan tahapan pilkada. Malah ia secara tegas mengatakan bukan tidak mungkin pihaknya akan melakukan penundaan atau penghentian tahapan gegara tak punya anggaran lagi.
“Kerja-kerja teknis lapangan inikan dilakukan oleh badan adhok, dan mereka sudah bekerja, lalu mau dibayarkan pakai apa operasional dan honorarium mereka,” tandasnya.
Ia berharap pemerintah daerah untuk segera melakukan pencairan dana hibah tahap II. Apalagi sekarang sudah mau memasuki tahapan krusial. “Kita sementara melakukan pemutakhiran data yang akan dilanjutkan dengan penyusunan DPS. Bulan Agustus mendatang sudah tahapan pencalonan. Oleh karena itu tentu membutuhkan dukungan anggaran yang cukup,” tutup Moga.
(**)
